Pengertian Hukum Acara Pidana

doktorhukum.com – Pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum formal. Artinya hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana materil. Oleh karena itu, hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana materil yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana materil. Apabila dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara hukum, maka Hukum Acara Pidana dapat ditemukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang biasa disebutkan dengan “KUHAP”.

Menurut Andi Hamzah, Istilah “hukum acara pidana” dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”.  Di Belanda istilah yang digunakan adalah  strafvordering yang apabila diterjemahkan mengandung ari “tuntutan pidana”. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa inggris Criminal Procedure Law lebih tepat digunakan daripada istilah yang dari Belanda tersebut.

Banyak ahi dalam hukum pidana telah memberikan pendapatnya terkait dengan pengertian hukum acara pidana seperti Simons yang mengemukakan hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur tentang bagaimana negara melaui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Namun menurut Andi Hamzah, pendapat van Bemmelen terkait hukum acara pidanalah yang paling tepat dan lengkap karena merinci pula substansi hukum acara pidana itu, bukan permulaan dan akhirnya saja. Adapun pendapat van Bemmelen terkait pengertian hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:

Hukum Acara Pidana adalah ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara, karena adannya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana yaitu sebagai berikut:

  1. Negara melalui alat-alat menyidik kebenaran;
  2. Sedapat mungkin penyidik pelaku perbuatan itu;
  3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
  4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
  5. Hakim memberikan keputusan tenang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
  6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
  7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.

Sedangkan di Indonesia, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan terkait hukum acara pidana tersebut, yaitu :

  1. Soeroso mengemukakan bahwa Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum materil;
  2. Moelyatno menjelaskan bahwa pengertian hukum formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materil.
  3. C.T. Simorangkir mengemukakan hukum acara pidana adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil.
  4. Yan Pramadya Puspa mengemukakan hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan.
  5. Yunowo mengemukakan hukum acara pidana adalah ketentuan ketentuan yang mengatur tentang :    pertama, Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana dan Kedua, tata cara dari suatu proses pidana: a) tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana; b) bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan; c) agaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, serta d) bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Referensi selain peraturan perundang-undangan :

  1. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
  2. Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta: Rangkang, 2013.

Penulis :

R. Indra

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *